BIMBINGAN TEKNIS KPU KABUPATEN SAMOSIR

BIMBINGAN TEKNIS

Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Kepada PPS Se-Kecamatan Pangururan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Istilah demokrasi berawal dari bahasa Yunani, yakni demokratia. Kata ini terbentuk dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi, demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya, dan politik.
Pengertian demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Indonesi pada 9 Desember 2020 akan melaksanalan Pesta Demokrasi, yakni Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, yaitu Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Indonesia pada Pesta Demokrasi di tahun 2020 ini akan mengadakan Pilkada Serentak di 270 daerah, rinciannya adalah sebagai berikut 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota, 

Adapun 9 Provinsi yang ikut sera melakukan Pesta Demokrasi tersebut adalah Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah.

224 Kabupaten, yakni

Tapanuli Selatan

Serdang Bedagai

Toba Samosir

Labuhan Batu

Pakpak Bharat

Humbang Hasundutan

Asahan

Mandailing Natal

Samosir

Karo

Nias

Nias Selatan

Simalungun

Labuhanbatu Selatan

Labuhanbatu Utara

Nias Utara

Nias Barat

Solok

Agam

Pasaman

Lima Puluh Kota

Dharmasraya

Solok Selatan

Padang Pariaman

Sijunjung

Tanah Datar

Pesisir Selatan

Indragiri Hulu

Bengkalis

Kuatan Singingi

Siak

Rokan Hilir

Rokan Hulu

Pelalawan

Kepulauan Meranti

Tanjung Jabung Barat

Batanghari

Bungo

Tanjung Jabung Timur

Ogan Komering Hulu

OKU Selatan

Ogan Ilir

OKU Timur

Musi Rawas

Penukal Abab Lematang Ilir

Musirawas Utara

Seluma

Kaur

Rejang Lebong

Kepahiang

Lebong

Mukomuko

Bengkulu Selatan

Bengkulu Utara

Lampung Selatan

Way Kanan

Lampung Timur

Lampung Tengah

Pesawaran

Pesisir Barat

Bangka Tengah

Belitung Timur

Bangka Barat

Bangka Selatan

Lingga

Bintan

Karimun

Natuna

Kepulauan Anambas

Sukabumi

Kab Bandung

Indramayu

Cianjur

Tasikmalaya

Karawang

Pangandaran

Kab Pekalongan

Kab Semarang

Kebumen

Rembang

Purbalingga

Blora

Kendal

Sukoharjo

Wonosobo

Wonogiri

Purworejo

Sragen

Klaten

Pemalang

Grobogan

Demak

Sleman

Gunung Kidul

Bantul

Ngawi

Jember

Lamongan

Ponorogo

Kab Blitar

Situbondo

Kediri

Sumenep

Gresik

Kab Malang

Mojokerto

Pacitan

Trenggalek

Sidoarjo

Tuban

Banyuwangi

Kab Serang

Kab Pandeglang

Karang Asem

Badung

Tabanan

Bangli

Jembrana

Bima

Lombok Tengah

Dompu

Sumbawa Barat

Sumbawa

Lombok Utara

Sumba Barat

Manggarai Barat

Sumba Timur

Manggarai

Ngada

Belu

Timor Tengah Utara

Sabu Raijua

Malaka

Kapuas Hulu

Ketapang

Sekadau

Bengkayang

Melawi

Sintang

Sambas

Kotawaringin Timur

Banjar

Tanah Bumbu

Kab Kotabaru

Balangan

Hulu Sungai Tengah

Kutai Kartanegara

Paser

Berau

Kutai Timur

Kutai Barat

Mahakam Ulu

Bulungan

Nunukan

Malinau

Tana Tidung

Minahasa Utara

Minahasa Selatan

Bolmong Timur

Bolmong Selatan

Poso

Toli-Toli

Tojo Una-Una

Banggai

Sigi

Banggai Laut

Morowali Utara

Pangkajene Kepulauan

Barru

Gowa

Maros

Soppeng

Luwu Timur

Luwu Utara

Bulukumba

Tana Toraja

Kepulauan Selayar

Toraja Utara

Konawe Selatan

Muna

Wakatobi

Buton Utara

Konawe Utara

Konawe Kepulauan

Kolaka Timur

Bone Bolango

Gorontalo

Pohuwato

Mamuju

Majene

Mamuju Utara

Mamuju Tengah

Seram Bagian Timur

Kepulauan Aru

Maluku Barat Daya

Buru Selatan

Halmahera Utara

Halmahera Selatan

Halmahera Timur

Halmahera Barat

Kepulauan Sula

Pulau Taliabu

Boven Digoel

Merauke

Pegunungan Bintang

Asmat

Nabire

Warofen

Yahukimo

Keerom

Supiori

Membramo Raya

Yalimo

Manokwari

Fakfak

Sorong Selatan

Raja Ampat

Kaimana

Teluk Bintuni

Teluk Wondama

Pegunungan Arfak

Manokwari Selatan

37 Kota, Yakni

Medan

Binjai

Sibolga

Tanjung Balai

Gunung Sitoli

Pematangsiantar

Solok

Bukittinggi

Dumai

Sungai Penuh

Metro

Bandar Lampung

Batam

Depok

Pekalongan

Semarang

Magelang

Surakarta

Blitar

Surabaya

Pasuruan

Cilegon

Tangerang Selatan

Denpasar

Mataram

Banjarbaru

Banjarmasin

Samarinda

Balikpapan

Bontang

Bitung

Manado

Tomohon

Palu

Makassar (Pilkada Ulang Tahun 2018)

Ternate

Tidore Kepulauan 

Dalam SIARAN PERS KPU RI 12 Juni 2020

KPU telah memenuhi semua komitmen yang dibutuhkan untuk melaksanakantahapan pemilihan lanjutan,seperti menyusun PKPU tentang pelaksanaan Pemilihan 2020 di tengah mewabahnya Covid-19 dan revisi KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal serta melakukan realokasi anggaran, karena para Panitia Pemungutan Suaran (PPS) tidak mungkin melaksanakan verifikasi faktual sebelum mendapatkan kepastian mengenai Alat Pelindung Diri (APD).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengajukan permohonan konsultasi dengan pemerintah dan Komisi II DPR RI untuk membahas rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini menjadi bagian dari komitmen KPU dalam menyiapkan pemilihan di tengah pandemi dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan Covid-19.

Tahapan pemilihan lanjutan dilaksanakan mulai 15 Juni 2020, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang diundangkan pada 12 Juni 2020. Dengan tetap mempertimbangkan kesiapan penyelenggara di daerah, KPU melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan yang awalnya dijadwalkan mulai dilaksanakan 18 Juni 2020, namun diundur menjadi 24 Juni 2020.

Selain itu pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU yang semula 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020.

Selasa, 23 Juni 2020, KPU Kabupaten Samosir melalukan Bimtek (Bimbingan Teknis) Kepada PPS Kecamatan Pangururan, Pada 23 Juni 2020 KPU Samosir melakukan Bimtek dengan dua Gelombang, yakni Gelombang I dimulai pukul 09.00 Wib, yakni PPS Desa Aek Nauli, Huta Bolon, Huta Namora, Huta Tinggi, Lumban Pinggol, Lbn Suhi-Suhi Dolok, Lbn Suhi-Suhi Toruan, Panampangan, Parbaba Dolok, Pardomuan I, Pardomuan Nauli, Pardugul, Parhorasan, Parlondut.

dan Gelombang II yang dilaksanakan mulai pukul 12.00 Wib yakni Meliputi PPS Desa Parmonangan, Pasar Pangururan, Pintusona, Parsaoran I, Rianiate, Saitnihuta, Sialanguan, Sianting-anting, Sinabulan, Siogung-Ogung, Siopat Sosor, Sitoli Huta, Situngkir, dan Tanjung Bunga.

Dalam Bimbingan Teknis yang dilakukan KPU Samosir tersebut turut hadir Ketua KPU Kabupaten Samosir Ika Karolina Samosir,SP, Anggota KPU Kabupaten Samosir Robinsar Junaidi Barus,S.H,  Monang Sinaga, dan Barita Carles Malau, ST.

Pada Pembukaan Acara Bimbingan Teknis tersebut langsung dibuka secara resmi oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pangururan Kabupaten Samosir Labetua Kornelius Situmorang. Juga didampingi PPK Kecamatan Pangururan, Doras MP Naibaho, Adiwan Nainggolan, Enderita Malau, dan Harisman P. Siburian

Dalam Pemaparan Bimbingan Teknis oleh Ketua KPU Kabupaten Samosir Ika Karolina Samosir mengatakan para Peserta Bimtek harus tetap menjaga Protokol Kesehatan. Dalam penjelasannya juga Ika Karolina memberikan pemahaman dan materi terkait Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Samosir.

Demokrasi mempersyaratkan kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala. Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik, setiap warga Negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara dan seluruh suara harus dihitung secara bersama.

            Berkaitan dengan standard tersebut, dikemukakan bahwa: “Kerangka hukum harus menyediakan bagi setiap pemilih , kandidat, dan partai politik kesempatan untuk menyampaikan keberatan kepada pihak KPU atau pengadilan yang berwenang ketika pelanggaran atas hak-hak kepemiluan yang terjadi. Undang-undang harus mempersyaratkan lembaga KPU atau pengadilan memberikan keputusan segera untuk menghindari pihak yang dirugikan hilang hak politiknya.

            Perundang-undangan Pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan illegal dan praktik korupsi. Sanksi non pidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus disediakan oleh undang-undang. Proses pengajuan keberatan dan laporan pelanggaran harus diatur. Dampak pelanggaran terhadap hasil pemilu juga harus diatur di dalam undang-undang. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, menyangkal hasil pemilu atau hak partai politik lainnya harus mendapat akses atas keadilan dan penyelesaian masalah.

"PEMILIH BERDAULAT NEGARA KUAT"